Klaim BPJS Kesehatan Meningkat, Tembus Rp 47 T Per Maret

Klaim BPJS Kesehatan Meningkat, Tembus Rp 47 T Per Maret

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan melaporkan bahwa nilai klaim layanan kesehatan yang diajukan oleh peserta

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mencapai Rp 47 triliun per Maret 2025.

Klaim BPJS Kesehatan Meningkat, Tembus Rp 47 T Per Maret

Klaim BPJS Kesehatan Meningkat, Tembus Rp 47 T Per Maret

BPJS Kesehatan menyebutkan bahwa beberapa faktor utama yang mendorong kenaikan klaim antara lain:

• Peningkatan kasus penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, dan gagal ginjal

• Biaya pengobatan yang semakin tinggi seiring penyesuaian tarif INA-CBGs

• Kenaikan frekuensi rawat inap dan kunjungan poliklinik

• Pertambahan jumlah peserta aktif dari kelas mandiri dan Penerima Bantuan Iuran (PBI)

Lonjakan ini menjadi sinyal bahwa beban pembiayaan JKN akan terus bertambah seiring dengan meningkatnya pemanfaatan layanan kesehatan oleh masyarakat.

Jenis Layanan Kesehatan yang Paling Banyak Diklaim

Berdasarkan data BPJS Kesehatan, terdapat lima kategori layanan yang mendominasi klaim pada kuartal pertama 2025:

1. Rawat Inap di Rumah Sakit Tipe B dan C

2. Layanan hemodialisis (cuci darah)

3. Obat-obatan penyakit kronis (resep rutin bulanan)

4. Persalinan dan layanan obstetri

5. Kanker dan kemoterapi

Kasus penyakit tidak menular (PTM) menjadi penyumbang klaim terbesar, mengalahkan penyakit infeksi yang sebelumnya mendominasi. Hal ini mengindikasikan perubahan pola penyakit masyarakat Indonesia yang kini lebih banyak menghadapi risiko jangka panjang.

Distribusi Wilayah dan Kelas Peserta

Secara geografis, lonjakan klaim tertinggi terjadi di wilayah Jabodetabek, Jawa Timur, dan Sumatera Utara

diikuti oleh Jawa Barat dan Sulawesi Selatan. Daerah-daerah dengan kepadatan penduduk tinggi dan rumah sakit rujukan besar cenderung memiliki nilai klaim lebih besar.

Sementara itu, klaim berdasarkan kelompok peserta menunjukkan bahwa:

• Peserta PBI tetap menjadi penyumbang terbesar klaim layanan, yakni sekitar 62%

• Peserta mandiri kelas 3 dan 2 menyumbang sekitar 25%

• Peserta pekerja penerima upah (PPU) dari sektor swasta dan ASN menyumbang sisanya

Tanggapan Resmi BPJS Kesehatan

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, menyatakan bahwa peningkatan klaim adalah refleksi dari semakin luasnya jangkauan dan kualitas layanan JKN.

Namun, ia juga menegaskan perlunya penguatan dalam aspek preventif dan promotif agar masyarakat tidak hanya bergantung pada layanan kuratif.

“Kami menyambut baik bahwa masyarakat semakin percaya terhadap BPJS Kesehatan.

Namun, jika pemanfaatan tidak diimbangi dengan gaya hidup sehat dan deteksi dini, maka beban sistem bisa semakin berat,” ujar Ghufron.

Ia juga menambahkan bahwa BPJS Kesehatan terus bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan dan fasilitas layanan kesehatan untuk mengendalikan biaya layanan agar tetap efisien namun berkualitas.

Tantangan Keuangan dan Isu Keberlanjutan

Meningkatnya klaim tentu berdampak terhadap kondisi keuangan BPJS Kesehatan. Saat ini, posisi dana jaminan sosial (DJS) BPJS Kesehatan masih tergolong stabil, namun tren peningkatan klaim memunculkan kekhawatiran terkait defisit jangka panjang.

Beberapa tantangan utama yang dihadapi antara lain:

• Penyesuaian tarif layanan (INA-CBGs) yang terus naik seiring inflasi biaya kesehatan

• Pengawasan terhadap fraud atau klaim fiktif yang masih menjadi tantangan

• Peningkatan pembiayaan penyakit kronis dan katastropik

• Penyebaran peserta tidak merata, beban terkonsentrasi di wilayah padat

Peran Fasilitas Kesehatan dan Inovasi Teknologi

Fasilitas kesehatan (faskes) baik tingkat pertama maupun lanjutan menjadi ujung tombak dalam menjaga efisiensi layanan JKN.

BPJS Kesehatan mengapresiasi rumah sakit dan klinik yang telah menerapkan sistem rujukan terintegrasi, rekam medis digital, dan antrean online untuk menekan biaya operasional.

Selain itu, BPJS juga mulai mendorong pemanfaatan telemedicine untuk layanan kesehatan dasar, yang dapat mengurangi kunjungan fisik dan menekan beban rumah sakit.

Upaya Pemerintah dalam Mengatasi Kenaikan Klaim

Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan beberapa kebijakan pendukung guna merespons lonjakan klaim, antara lain:

• Perluasan skrining kesehatan masyarakat melalui program deteksi dini di puskesmas dan posyandu

• Penambahan insentif bagi faskes yang fokus pada pencegahan penyakit

• Integrasi data kesehatan nasional (SATUSEHAT) untuk meningkatkan efisiensi

• Kampanye nasional “Indonesia Sehat” untuk menekan prevalensi penyakit tidak menular

Apa Implikasinya bagi Peserta BPJS?

Bagi peserta aktif BPJS Kesehatan, meningkatnya nilai klaim tidak berdampak langsung dalam jangka pendek.

Namun, dalam jangka panjang, risiko kenaikan iuran atau revisi manfaat layanan bisa saja terjadi apabila beban keuangan sistem terus

meningkat tanpa penyeimbangan dari sisi pendapatan.

Peserta disarankan untuk:

• Rutin melakukan pemeriksaan kesehatan preventif

• Mematuhi prosedur rujukan yang berlaku

• Menggunakan layanan secara bijak tanpa melakukan over-utilisasi

• Mengadopsi gaya hidup sehat untuk menghindari penyakit kronis

Baca juga:Sri Mulyani Percepat Belanja Pemerintah, Genjot Pertumbuhan Ekonomi

Kesimpulan: Perlu Kolaborasi Semua Pihak Klaim BPJS Kesehatan Meningkat

Meningkatnya klaim BPJS Kesehatan menjadi cerminan bahwa masyarakat semakin mengandalkan sistem jaminan sosial untuk memenuhi kebutuhan layanan kesehatan.

Pemerintah, BPJS Kesehatan, fasilitas layanan kesehatan, dan masyarakat harus bersinergi menjaga sistem agar tetap berjalan

stabil dan adil. Investasi pada pencegahan jauh lebih murah dan efektif daripada terus mengobati.

Masa depan layanan kesehatan Indonesia sangat bergantung pada kepatuhan, kesadaran, dan partisipasi aktif seluruh elemen bangsa.