Sri Mulyani Percepat Belanja Pemerintah, Genjot Pertumbuhan Ekonomi
Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, menegaskan komitmennya untuk mempercepat realisasi belanja pemerintah di berbagai sektor sebagai upaya strategis dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional.
Langkah ini dilakukan guna menghadapi tantangan global, menjaga momentum pemulihan ekonomi pascapandemi, serta memperkuat daya tahan ekonomi domestik terhadap guncangan eksternal seperti geopolitik, inflasi global, dan penurunan permintaan ekspor.
Sri Mulyani Percepat Belanja Pemerintah, Genjot Pertumbuhan Ekonomi
Dalam berbagai kesempatan, Sri Mulyani menyampaikan bahwa akselerasi belanja negara harus dijadikan instrumen utama untuk mempercepat perputaran ekonomi, meningkatkan konsumsi rumah tangga, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong investasi swasta.
Belanja Negara Sebagai Instrumen Pemulihan Ekonomi
Belanja pemerintah merupakan salah satu motor utama penggerak ekonomi Indonesia. Dalam kerangka APBN 2025, pemerintah mengalokasikan anggaran belanja sebesar lebih dari Rp 3.400 triliun
mencakup belanja kementerian/lembaga, transfer ke daerah, dan belanja non-kementerian seperti subsidi dan bansos.
Sri Mulyani menekankan bahwa realisasi belanja yang cepat dan tepat sasaran akan memberikan efek pengganda (multiplier effect) bagi perekonomian nasional. Ketika anggaran belanja modal untuk infrastruktur
“Belanja negara adalah salah satu senjata ampuh untuk menjaga pertumbuhan tetap kuat, terutama ketika permintaan global sedang melambat,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN edisi kuartal I tahun ini.
Tantangan Eksternal: Ekonomi Global yang Belum Stabil
Tantangan eksternal masih membayangi perekonomian Indonesia, mulai dari konflik geopolitik di Timur Tengah dan Eropa Timur, ketegangan dagang antara negara-negara besar, hingga penurunan kinerja ekspor akibat perlambatan ekonomi di negara mitra dagang utama.
Selain itu, kebijakan moneter ketat dari negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Eropa juga menimbulkan tekanan terhadap nilai tukar rupiah dan arus modal asing. Dalam situasi seperti ini, belanja pemerintah menjadi faktor penyeimbang yang sangat penting untuk menjaga kestabilan ekonomi domestik.
Sri Mulyani menyebut, jika pertumbuhan global melambat, maka Indonesia tidak boleh hanya bergantung pada sektor ekspor. Konsumsi domestik dan belanja fiskal harus mengambil peran utama dalam mempertahankan momentum pertumbuhan.
Strategi Akselerasi: Dari Belanja Infrastruktur hingga Bansos
Pemerintah menerapkan sejumlah strategi untuk mempercepat belanja negara:
-
Penyerapan Anggaran Dipercepat di Kuartal Awal
Kementerian dan lembaga diarahkan agar tidak menunda proses tender atau pengadaan barang dan jasa. Proyek fisik seperti jalan, jembatan, pelabuhan, hingga fasilitas pendidikan dan kesehatan diprioritaskan untuk mulai dikerjakan pada awal tahun anggaran. -
Transfer ke Daerah Dipercepat
Dana transfer ke daerah dan Dana Desa disalurkan lebih awal agar pemerintah daerah bisa segera memulai proyek padat karya dan belanja kebutuhan masyarakat. Ini penting untuk mempercepat perputaran ekonomi di daerah dan mendorong pertumbuhan yang inklusif. -
Percepatan Bantuan Sosial
Program bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), serta subsidi energi dan pupuk juga dipercepat penyalurannya untuk menjaga daya beli masyarakat miskin dan rentan. -
Digitalisasi Sistem Pembayaran
Pemerintah melalui Kementerian Keuangan juga mengoptimalkan digitalisasi sistem pembayaran anggaran melalui SAKTI dan SPAN agar penyerapan anggaran menjadi lebih efisien dan transparan.
Dampak Langsung Terhadap Perekonomian Nasional
Dengan percepatan realisasi belanja, sejumlah sektor diprediksi akan mendapat manfaat langsung:
-
Sektor konstruksi akan bangkit lebih awal, menyerap tenaga kerja, dan meningkatkan permintaan bahan bangunan serta alat berat.
-
Industri UMKM akan kembali menggeliat karena peningkatan konsumsi dan belanja modal.
-
Pertanian dan ketahanan pangan akan diperkuat melalui subsidi pupuk dan dukungan distribusi.
-
Investasi swasta akan ikut meningkat karena adanya sinyal stabilitas fiskal dan komitmen pemerintah terhadap pertumbuhan.
Sri Mulyani berharap, dengan langkah ini, Indonesia bisa mempertahankan target pertumbuhan ekonomi 2025 di kisaran 5,2%
hingga 5,5%, sekaligus menjaga defisit anggaran tetap terkendali di bawah 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Pengawasan dan Transparansi Tetap Jadi Prioritas
Meski mendorong percepatan, Sri Mulyani tetap menekankan pentingnya akuntabilitas dan efisiensi dalam penggunaan APBN.
Ia mengingatkan seluruh kementerian dan lembaga untuk menghindari praktik belanja yang tidak produktif dan rawan pemborosan.
Ia juga menekankan bahwa percepatan belanja bukan berarti mengorbankan tata kelola yang baik. Setiap pengeluaran negara harus dapat dipertanggungjawabkan, memberikan manfaat langsung ke masyarakat, dan tidak menimbulkan korupsi atau ketidaktepatan sasaran.
Oleh karena itu, Kementerian Keuangan terus meningkatkan sistem pelaporan dan evaluasi belanja negara, termasuk melalui penggunaan teknologi informasi dan kerja sama dengan BPKP, KPK, dan lembaga pengawas lainnya.
Dukungan dari Sektor Swasta dan Dunia Usaha
Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) menilai bahwa percepatan belanja negara akan memberikan kepastian dan semangat bagi dunia usaha untuk ikut berinvestasi.
sektor swasta merasa lebih percaya diri terhadap arah kebijakan ekonomi. Ini mendorong mereka untuk memperluas usaha
membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kapasitas produksi.
Selain itu, percepatan proyek infrastruktur seperti jalan tol, pelabuhan, dan kawasan industri akan menciptakan efek
berantai bagi industri logistik, manufaktur, dan pariwisata.
Baca juga:Mayoritas Warga Indonesia Miliki Asuransi, Ini Sumbernya
Penutup: Belanja Negara, Fondasi Pertumbuhan Berkelanjutan
Percepatan belanja pemerintah di bawah arahan Sri Mulyani bukan sekadar strategi jangka pendek untuk mendorong
Indonesia bisa tetap menjaga stabilitas dan pertumbuhan yang berkelanjutan.
