QRIS Jadi Perhatian AS, Airlangga Pastikan RI Siap Gandeng Mastercard dan Visa
Sistem pembayaran digital nasional Indonesia kembali menjadi sorotan dunia, kali ini dari Amerika Serikat. Penerapan Quick Response Code Indonesian Standard atau QRIS mendapat perhatian khusus terkait dengan isu keterbukaan dan persaingan di sektor sistem pembayaran. Menanggapi hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, memastikan bahwa Indonesia tetap terbuka dan siap bekerja sama dengan semua mitra global, termasuk perusahaan sistem pembayaran internasional seperti Mastercard dan Visa.
QRIS Jadi Perhatian AS, Airlangga Pastikan RI Siap Gandeng Mastercard dan Visa
QRIS Jadi Perhatian AS, Airlangga Pastikan RI Siap Gandeng Mastercard dan Visa
Pernyataan Airlangga sekaligus merespons kekhawatiran dari pihak Amerika Serikat yang menilai kebijakan QRIS dapat berpotensi menimbulkan hambatan terhadap sistem pembayaran asing. Namun, pemerintah Indonesia menegaskan bahwa digitalisasi sistem pembayaran nasional dilakukan dengan prinsip inklusivitas, efisiensi, dan keterbukaan pasar.
Apa Itu QRIS?
QRIS (dibaca “keris”) adalah sistem pembayaran berbasis kode QR (Quick Response) yang dikembangkan dan diimplementasikan oleh Bank Indonesia bekerja sama dengan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI). Sistem ini diluncurkan secara resmi pada 1 Januari 2020 sebagai bagian dari transformasi digital sistem keuangan Indonesia.
Melalui QRIS, pengguna cukup memindai satu jenis kode QR untuk melakukan pembayaran di berbagai merchant tanpa harus bergantung pada platform tertentu. QRIS menyatukan berbagai penyedia jasa pembayaran (PJP) dan dompet digital, baik lokal maupun asing, dalam satu ekosistem yang terstandardisasi.
QRIS dalam Sorotan Internasional
Seiring meningkatnya adopsi QRIS di dalam negeri—baik oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) maupun pelaku industri digital—AS melalui Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat (USTR) menyampaikan kekhawatirannya dalam laporan tahunan National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers 2024.
Dalam laporan tersebut, USTR menyoroti potensi hambatan perdagangan yang ditimbulkan oleh pengembangan sistem pembayaran lokal di berbagai negara, termasuk Indonesia. Mereka meminta agar sistem seperti QRIS tetap menjamin partisipasi adil bagi semua pelaku industri, termasuk pemain global seperti Visa dan Mastercard.
Respons Tegas Pemerintah Indonesia
Menanggapi sorotan tersebut, Airlangga Hartarto menegaskan bahwa Indonesia tidak menutup diri terhadap kerja sama global. Ia mengatakan bahwa QRIS tidak didesain untuk menutup akses sistem pembayaran asing, melainkan untuk menyatukan dan menyederhanakan sistem pembayaran nasional yang sebelumnya terfragmentasi.
“QRIS adalah platform terbuka. Kami tidak pernah melarang Mastercard atau Visa untuk masuk dalam sistem ini. Bahkan, kami mengundang mereka untuk bergabung dalam ekosistem QRIS agar dapat memberikan layanan yang efisien dan merata,” ujar Airlangga dalam sebuah konferensi pers di Jakarta.
Ia menambahkan bahwa prinsip keterbukaan, interoperabilitas, dan keadilan bagi semua pelaku usaha tetap menjadi bagian penting dalam transformasi digital sektor keuangan nasional.
Baca juga:Resmi Jabat Direktur BKI, Febriany Eddy Lepas Posisi CEO Vale
Dukungan dari Bank Indonesia
Bank Indonesia (BI) sebagai regulator sistem pembayaran juga menanggapi isu ini dengan tegas. Deputi Gubernur BI
Filianingsih Hendarta, menyatakan bahwa sejak awal pengembangan QRIS, pihaknya telah mengundang berbagai pelaku industri sistem pembayaran internasional untuk berpartisipasi.
Menurutnya, Mastercard dan Visa bahkan sudah menjalin komunikasi teknis dan menjajaki integrasi dengan sistem QRIS.
Hal ini membuktikan bahwa Indonesia tidak mendiskriminasi pelaku global, melainkan mendorong inklusi dan efisiensi sistem secara menyeluruh.
“QRIS tidak eksklusif. Kami terbuka untuk semua pihak yang ingin bergabung, selama mengikuti aturan main yang berlaku di Indonesia,” tegasnya.
Tujuan Utama QRIS: Efisiensi dan Inklusi
Pemerintah Indonesia menyatakan bahwa penguatan sistem pembayaran nasional melalui QRIS memiliki tiga tujuan utama:
-
Inklusi Keuangan
Dengan QRIS, masyarakat di daerah terpencil, pelaku UMKM, hingga pedagang kecil dapat mengakses sistem pembayaran non-tunai tanpa harus bergantung pada infrastruktur perbankan konvensional. -
Efisiensi Transaksi
QRIS mengurangi kebutuhan akan banyaknya terminal atau sistem pembayaran berbeda-beda. Satu kode QR bisa digunakan lintas platform, menjadikan transaksi lebih mudah dan cepat. -
Kedaulatan dan Keamanan Data
QRIS membantu Indonesia menjaga data transaksi keuangan tetap berada di dalam negeri, menghindari ketergantungan pada sistem luar yang belum tentu menjamin perlindungan data.
Kolaborasi Regional: QRIS Go Global
Sebagai bukti keterbukaan dan integrasi sistem, Bank Indonesia telah memperluas kerja sama QRIS ke ranah internasional.
QRIS kini telah terhubung dengan sistem pembayaran regional di negara-negara ASEAN seperti Thailand, Malaysia, dan Singapura.
Melalui inisiatif ini, wisatawan dari negara-negara tersebut dapat bertransaksi di Indonesia hanya dengan memindai QR code
menggunakan aplikasi pembayaran asal negara mereka, begitu pula sebaliknya. Ini adalah langkah nyata
Indonesia dalam mendukung konektivitas digital regional dan menciptakan integrasi sistem pembayaran lintas negara.
Kerja sama semacam ini menunjukkan bahwa QRIS tidak bersifat eksklusif atau proteksionis
Pandangan Pelaku Industri QRIS Jadi Perhatian AS
Dari sisi pelaku industri, banyak yang menyambut baik keterbukaan pemerintah terkait isu QRIS dan kerja sama global.
Ketua Umum Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH), Pandu Sjahrir, mengatakan bahwa kolaborasi dengan perusahaan global
seperti Mastercard dan Visa akan memperkaya ekosistem dan memberikan pilihan yang lebih luas kepada konsumen.
“Kita tidak bisa menutup diri. Tapi kita juga punya hak untuk membangun sistem lokal yang kuat, andal, dan berpihak kepada pelaku usaha dalam negeri,” ujarnya.
Tantangan dan Arah Kebijakan ke Depan QRIS Jadi Perhatian AS
infrastruktur digital di daerah tertinggal, memperkuat keamanan siber, serta menjaga keseimbangan antara keterbukaan dan perlindungan pasar domestik.
Airlangga Hartarto menekankan bahwa pemerintah akan terus melakukan evaluasi dan penyempurnaan sistem QRIS ke depan.
Tujuannya adalah menjadikan Indonesia sebagai pionir sistem pembayaran digital yang inklusif, efisien, dan terpercaya.
Kesimpulan QRIS Jadi Perhatian AS
QRIS kini bukan hanya sekadar alat pembayaran digital, tetapi telah menjadi simbol transformasi ekonomi Indonesia menuju
masa depan yang lebih inklusif dan modern. Sorotan dari Amerika Serikat justru menjadi momentum bagi Indonesia
untuk mempertegas komitmen terhadap keterbukaan kerja sama, tanpa mengorbankan kepentingan nasional.
Melalui pernyataan Airlangga Hartarto yang
menegaskan kesiapan Indonesia bekerja sama dengan Mastercard dan Visa, pemerintah menunjukkan bahwa QRIS bukanlah
