Prabowo Dorong Efisiensi Layanan Haji, Harap Salip Malaysia

Prabowo Dorong Efisiensi Layanan Haji, Harap Salip Malaysia

Ibadah haji merupakan salah satu rukun Islam yang paling dinanti umat Muslim. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, biaya layanan haji terus menjadi sorotan publik, terutama di Indonesia yang merupakan pengirim jemaah haji terbesar di dunia. Dengan jumlah kuota lebih dari 200.000 jemaah setiap tahun, efisiensi dan kualitas layanan menjadi tantangan serius bagi pemerintah.

Prabowo Dorong Efisiensi Layanan Haji, Harap Salip Malaysia

Menanggapi hal tersebut, Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih 2024, Prabowo Subianto, menyampaikan komitmennya untuk mendorong reformasi dan efisiensi layanan haji nasional.

Pernyataan Prabowo Soal Efisiensi Biaya Haji

Dalam sebuah forum keagamaan di Jakarta, Prabowo mengatakan bahwa efisiensi dalam layanan haji tidak hanya menyangkut penghematan dana, tetapi juga penguatan tata kelola, transparansi, dan optimalisasi layanan yang diterima jemaah. Ia menyebut bahwa biaya haji Indonesia harus dapat ditekan tanpa mengurangi kualitas layanan di tanah suci.

“Kita harus bisa menyusun sistem yang rapi, efisien, dan amanah. Jemaah kita berhak mendapat layanan terbaik dengan harga yang masuk akal. Saya ingin kita bisa lebih baik dari Malaysia,” tegas Prabowo.

Prabowo juga menggarisbawahi pentingnya keterlibatan lembaga-lembaga negara, sektor swasta, dan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dalam melakukan reformasi menyeluruh atas sistem yang berlaku.

Perbandingan Biaya Haji: Indonesia vs Malaysia

Perbandingan antara Indonesia dan Malaysia dalam urusan biaya haji memang bukan hal baru. Pada 2023, biaya haji reguler Indonesia mencapai sekitar Rp 49 juta per jemaah, sedangkan di Malaysia hanya sekitar RM 10.980 (setara dengan Rp 36 juta, tergantung kurs). Perbedaan ini menimbulkan pertanyaan: mengapa Indonesia dengan jumlah jemaah terbesar belum mampu menekan biaya lebih efisien?

Beberapa faktor yang mempengaruhi tingginya biaya haji Indonesia antara lain:

• Jarak dan rute penerbangan

• Sewa akomodasi di Mekkah dan Madinah

• Subsidi yang masih dibatasi

• Pola pengelolaan dana oleh BPKH dan Kementerian Agama

• Pembayaran layanan oleh mitra Arab Saudi dalam kurs dolar

Baca juga:

Langkah Strategis yang Disiapkan Prabowo

Untuk mencapai target efisiensi layanan haji, Prabowo telah menggagas beberapa strategi, baik jangka pendek maupun panjang, antara lain:

1. Digitalisasi Layanan Haji

Transformasi digital akan diterapkan secara menyeluruh mulai dari pendaftaran, manajemen dokumen, pengawasan logistik, hingga pelaporan dana. Dengan sistem digital, kebocoran, tumpang tindih data, dan biaya tambahan yang tidak perlu bisa ditekan.

2. Kemitraan dengan Maskapai Nasional

Biaya penerbangan menjadi salah satu komponen terbesar dalam struktur biaya haji. Oleh karena itu, Prabowo mendorong kerja sama strategis antara pemerintah dan maskapai nasional untuk menyiapkan penerbangan khusus haji dengan sistem subsidi silang atau model charter flight reguler yang lebih efisien.

3. Akomodasi Milik Pemerintah

Prabowo mengusulkan pembangunan akomodasi milik negara di Mekkah dan Madinah untuk digunakan jemaah haji Indonesia secara berkelanjutan. Dengan begitu, sewa hotel yang tiap tahun melonjak dapat ditekan.

4. Evaluasi Peran BPKH

Badan Pengelola Keuangan Haji akan diaudit kinerjanya dalam mengelola dana jemaah yang kini telah mencapai ratusan triliun rupiah. Prabowo menekankan pentingnya akuntabilitas, investasi syariah yang produktif, dan pengembalian manfaat optimal bagi jemaah.

Tanggapan Masyarakat dan Tokoh Agama

Pernyataan Prabowo disambut baik oleh masyarakat dan tokoh agama. Banyak yang menyuarakan harapan agar pernyataan tersebut tidak hanya menjadi retorika politik, tapi benar-benar direalisasikan.

“Kami sangat berharap biaya haji bisa lebih terjangkau. Banyak jemaah lansia yang menunggu puluhan tahun karena antrean dan biaya tinggi,” ujar seorang pengurus KBIH (Kelompok Bimbingan Ibadah Haji) di Solo.

Organisasi seperti MUI dan NU juga mendukung upaya efisiensi, namun meminta agar tidak mengorbankan kualitas layanan dan keselamatan jemaah di Arab Saudi.

Tantangan yang Harus Dihadapi

Meski visi Prabowo terbilang ambisius dan progresif, implementasinya tentu tidak mudah. Beberapa tantangan yang harus dihadapi antara lain:

• Regulasi yang kompleks dan birokrasi antar lembaga

• Kontrak jangka panjang dengan penyedia layanan di Arab Saudi

• Kurs mata uang yang berfluktuasi dan berdampak langsung pada biaya

• Kapasitas SDM pengelola layanan haji yang masih terbatas di daerah

Namun, dengan pendekatan lintas sektor dan komitmen politik yang kuat, banyak pihak optimistis bahwa reformasi ini dapat berjalan dalam periode pemerintahan baru.

Baca juga:Nasabah Bank Mandiri Taspen Bisa Beli Kendaraan Tanpa DP

Dimensi Politik dan Citra Prabowo

Beberapa pengamat politik menilai bahwa pernyataan Prabowo soal biaya haji juga punya dimensi elektoral dan citra. Sebagai Presiden terpilih, Prabowo tampaknya ingin menunjukkan bahwa ia peduli terhadap isu-isu yang dekat dengan umat Islam, termasuk haji dan umrah.

Jika berhasil menurunkan biaya haji, maka Prabowo akan mendapat legitimasi yang kuat, terutama dari kalangan umat Muslim kelas menengah dan bawah.

Harapan Baru bagi Jemaah Haji Indonesia

Dengan komitmen Prabowo dan strategi reformasi layanan haji yang mulai digagas sejak awal pemerintahan, masyarakat berharap proses ibadah haji akan lebih terjangkau, transparan, dan nyaman di masa depan.

Penutup: Menjadikan Haji Lebih Terjangkau dan Bermartabat

Mendorong efisiensi layanan haji bukan hanya soal penghematan anggaran, melainkan juga soal keadilan, pelayanan publik yang berkualitas, dan penghormatan terhadap ibadah umat. Prabowo, dengan komitmennya, telah membuka babak baru dalam pengelolaan haji nasional.

Kini saatnya membuktikan bahwa Indonesia sebagai negara dengan umat Muslim terbesar di dunia bisa menjadi teladan dalam mengelola haji secara modern, murah, dan tetap bermartabat.