Setoran Pajak Februari Anjlok 30,19%, Baru Terkumpul Rp 187,8 T

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa penerimaan pajak hingga Februari 2025 mengalami penurunan signifikan dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Berdasarkan data yang dirilis, total penerimaan pajak yang berhasil dikumpulkan hingga akhir Februari hanya mencapai Rp 187,8 triliun. Angka ini lebih rendah 30,19% dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp 269,02 triliun.

Setoran Pajak Februari Anjlok 30,19%, Baru Terkumpul Rp 187,8 T

Dalam konferensi pers APBN KiTA di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Kamis (13/3/2025), Sri Mulyani menjelaskan bahwa penerimaan pajak baru mencapai 8,6% dari target yang telah ditetapkan pemerintah untuk tahun ini. “Penerimaan pajak Rp 187,8 triliun atau 8,6% dari target,” ungkapnya.

Setoran Pajak Februari Anjlok 30,19%, Baru Terkumpul Rp 187,8 T

Tak hanya Februari, penurunan penerimaan pajak juga terjadi pada Januari 2025. Data menunjukkan bahwa penerimaan pajak di awal tahun ini hanya terkumpul Rp 88,89 triliun

Penurunan ini menjadi perhatian karena pada bulan-bulan awal tahun, biasanya penerimaan pajak cenderung lebih tinggi akibat pembayaran pajak dari sektor korporasi. Namun, kali ini, tren tersebut berubah, dan pemerintah harus mencari cara untuk meningkatkan penerimaan pajak di bulan-bulan berikutnya.

Dokumen APBN KiTA edisi Februari 2025 yang sempat dirilis Kementerian Keuangan di website resminya (sebelum dihapus), menunjukkan bahwa kondisi ini memang telah diantisipasi pemerintah. Namun, besarnya selisih penurunan dari tahun ke tahun tetap menjadi perhatian utama.

Pendapatan Negara Secara Keseluruhan

Secara keseluruhan, pendapatan negara hingga Februari 2025 telah mencapai Rp 316,9 triliun.

Pendapatan negara tersebut terdiri dari tiga sumber utama:

1. Penerimaan pajak sebesar Rp 187,8 triliun.
2. Penerimaan kepabeanan dan cukai yang mencapai Rp 52,6 triliun.
3. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang menyumbang Rp 76,4 triliun.

Dari komponen tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak masih menjadi sumber pendapatan utama negara. Oleh karena itu, penurunan penerimaan pajak ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah dalam menjaga keseimbangan fiskal.

Faktor Penyebab Turunnya Penerimaan Pajak

Penurunan penerimaan pajak ini dipengaruhi oleh beberapa faktor utama yang berkaitan dengan kondisi ekonomi domestik maupun global. Berikut adalah beberapa penyebab utama yang menyebabkan turunnya penerimaan pajak di awal 2025:

1. Pelemahan Ekonomi Global

   • Ketidakpastian ekonomi global berdampak pada aktivitas bisnis di dalam negeri, menyebabkan perlambatan dalam pembayaran pajak.
   • Sektor ekspor yang melemah berkontribusi pada penurunan pajak dari perusahaan yang bergantung pada perdagangan internasional.

2. Penurunan Kinerja Sektor Industri dan Korporasi

   • Beberapa sektor industri utama seperti manufaktur, perdagangan, dan pertambangan mengalami perlambatan yang signifikan.
   • Akibatnya, pembayaran pajak dari perusahaan-perusahaan di sektor ini ikut menurun.

3. Insentif Pajak dari Pemerintah

   • Pemerintah memberikan beberapa insentif pajak guna mendorong investasi dan pemulihan ekonomi.
   • Namun, insentif ini berdampak pada penurunan penerimaan pajak jangka pendek.

4. Perubahan Perilaku Wajib Pajak

   • Beberapa wajib pajak memilih untuk menunda pembayaran pajak akibat ketidakpastian ekonomi.
   • Meningkatnya kesadaran akan strategi tax planning juga membuat perusahaan lebih selektif dalam membayar pajaknya.

Dampak dari Penurunan Penerimaan Pajak

BACA JUGA:AXA Mandiri Sedang Mempersiapkan Pemisahan Unit Usaha Syariah

Penurunan penerimaan pajak ini berpotensi memberikan dampak yang cukup besar bagi perekonomian dan kebijakan fiskal pemerintah. Beberapa dampak utama dari kondisi ini adalah:

1. Tekanan pada APBN

   • Dengan penerimaan pajak yang lebih rendah dari target, pemerintah harus mencari cara lain untuk menutupi defisit anggaran.
   • Potensi kenaikan utang negara bisa meningkat jika penerimaan pajak tidak segera pulih.

2. Pengurangan Anggaran Belanja Negara

   • Jika penerimaan negara terus menurun, pemerintah mungkin akan mengurangi alokasi anggaran untuk sektor-sektor penting seperti infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan.
   • Hal ini bisa berdampak pada kualitas layanan publik di masa mendatang.

3. Peningkatan Pengawasan Pajak

   • Pemerintah kemungkinan besar akan meningkatkan pengawasan terhadap wajib pajak untuk memastikan kepatuhan pajak tetap tinggi.
   • Ini bisa berarti pemeriksaan pajak yang lebih ketat dan pengurangan peluang bagi wajib pajak untuk menghindari kewajiban pajaknya.

Strategi Pemerintah untuk Meningkatkan Penerimaan Pajak

Menghadapi kondisi ini, pemerintah telah menyiapkan beberapa strategi guna meningkatkan kembali penerimaan pajak dalam beberapa bulan ke depan. Berikut beberapa langkah yang akan dilakukan:

1. Meningkatkan Kepatuhan Pajak

   • Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan memperketat pengawasan terhadap wajib pajak untuk memastikan mereka membayar pajaknya secara tepat waktu.
   • Kampanye kesadaran pajak akan terus dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.

2. Optimalisasi Pajak Digital

   • Dengan pertumbuhan ekonomi digital, pemerintah akan meningkatkan pemungutan pajak dari sektor digital seperti e-commerce dan layanan digital lainnya.
   • Langkah ini bertujuan untuk menangkap potensi pajak dari sektor yang berkembang pesat.

3. Penerapan Pajak Karbon

   • Pemerintah berencana menerapkan pajak karbon sebagai bagian dari upaya meningkatkan penerimaan negara sekaligus mengurangi emisi karbon.
   • Pajak ini akan dikenakan kepada industri yang menghasilkan emisi tinggi.

4. Meningkatkan Efisiensi Administrasi Pajak

   • DJP akan meningkatkan efisiensi dalam proses administrasi pajak untuk mengurangi birokrasi yang bisa menghambat kepatuhan wajib pajak.

Kesimpulan

Penurunan penerimaan pajak sebesar 30,19% hingga Februari 2025 menjadi tantangan besar bagi pemerintah. Meski berbagai faktor eksternal dan internal menjadi penyebab utama, pemerintah harus segera mencari solusi untuk mengatasi defisit pendapatan negara ini.

Strategi peningkatan kepatuhan pajak, optimalisasi pajak dari sektor digital, serta penerapan pajak baru seperti pajak karbon bisa menjadi solusi untuk meningkatkan penerimaan pajak dalam jangka panjang. Namun, perlu keseimbangan agar kebijakan ini tidak justru menghambat pertumbuhan ekonomi.

Dengan situasi ini, pemerintah harus lebih aktif dalam menjaga stabilitas fiskal dan menciptakan kebijakan yang lebih efektif dalam mendongkrak penerimaan pajak. Keberhasilan dalam mengatasi tantangan ini akan sangat menentukan kestabilan ekonomi Indonesia di tahun-tahun mendatang.